Ringkasan Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM - Matakuliah Pajak

By Delly_rls

Dalam Pasal 9 ayat (2) PP 1/2012 mengatur bagian dari biaya produksi barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dihasilkan pengusaha kena pajak (PKP) dapat mencakup dua hal.

Pertama, dalam hal pengusaha kena pajak (PKP) penghasil barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah menggunakan BKP yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari BKP yang tergolong mewah yang dihasilkannya. 

Kedua, atas perolehan BKP yang tergolong mewah lainnya tersebut telah dibayar PPnBM. Dengan demikian, PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang menjadi bagian atau digunakan untuk menghasilkan BKP yang tergolong mewah termasuk dalam DPP. 

Atas penyerahan BKP (barang kena pajak) yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dengan pertimbangan:

[ a] Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 

[ b] Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah.

[ c] Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.

[ d] Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

[ e] PPnBM merupakan pajak tambahan di luar PPN yang dikenakan khusus untuk BKP yang tergolong mewah.

[ f] Berbeda dengan PPN, PPnBM dikenakan hanya satu kali, yaitu saat impor atau saat penyerahan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah (pabrikan).

[ g] Artinya pengenaan PPnBM tidak mengenal pengkreditan Pajak Masukan, jumlah PPnBM yang dipungut oleh pabrikan itulah yang harus disetor ke Kas Negara tanpa dikurangi dengan PPnBM yang dibayar atas perolehan input-nya

[ h] Pada rantai produksi dan atau distribusi berikutnya, PPnBM akan menjadi unsur penambah biaya (cost) sehingga akan menjadi bagian dari DPP PPN.

[ i] Hal ini berbeda dengan pengenaan PPnBM pada periode tahun 2000 dan sebelumnya.

[ j] Pada periode tersebut, PPnBM tidak menjadi unsur penambah dasar pengenaan PPN para rantai produksi dan atau distribusi berikutnya, tetapi dikeluarkan dari DPP PPN dan hanya digeser kepada pembeli berikutnya. 

Objek PPnBM 

1. Objek PPnBM adalah BKP yang tergolong mewah yang terbagi menjadi dua kategori yaitu: a. Barang Mewah Kendaraan Bermotor; dan b. Barang Mewah Selain Kendaraan Bermotor.

2. Dalam ketentuan perpajakan, objek PPnBM bersifat positive list. Artinya, sepanjang ditentukan dalam kategori BKP yang tergolong mewah, maka atas impor atau penyerahan barang tersebut dari PKP pabrikan akan dikenai PPnBM.

3. Dengan kata lain, bila suatu barang tidak digolongkan dalam kategori barang yang tergolong mewah, maka atas impor atau penyerahan barang tersebut tidak terutang PPnBM.

4. Suatu barang disebut sebagai BKP yang tergolong mewah bila memiliki salah ciri sebagai berikut:

[ a] Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

[ b] Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

[ c] Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

[ d] Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

[ e] Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol. 

Subjek PPnBM 

1. Subjek PPn BM adalah :

[ a] Importir BKP yang tergolong mewah; dan

[ b] PKP Pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah.

2. Termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah kegiatan:

[ a] Merakit, yaitu kegiatan yang menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya;

[ b] Memasak, yaitu kegiatan mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak;

[ c] Mencampur, yaitu kegiatan mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;

[ d] Mengemas, yaitu kegiatan menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya;

[ e] Membotolkan, yaitu kegiatan memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu; dan

[ f] Kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Saat dan Tempat terutangnya PPnBM 

1. Pengenaan PPnBM hanya dilakukan satu kali, yaitu pada saat :

[a] Dilakukan Impor BKP yang tergolong mewah; atau

[b] Penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP Pabrikan atau produsen.

2. Tempat terutangnya PPnBM adalah sebagai berikut:

[a] Untuk penyerahan BKP yang tergolong mewah, PPnBM terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

[b] Untuk impor BKP yang tergolong mewah, PPnBM terutang di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Tarif PPnBM 

Tarif PPn BM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

Ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. 

Perhitungan dan DPP PPnBM 

Penghitungan PPn BM dilakukan dengan mengalikan tarif PPnBM dengan DPP PPnBM-nya. Secara umum, DPP PPnBM adalah harga jual atau nilai impor. Namun khusus untuk kendaraan bermotor terdapat ketentuan DPP PPnBM sebagai berikut:

  1. 75% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu;
  2. 50% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; dan
  3. 0% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon, dengan persyaratan sebagai berikut: 1) motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; 2) motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu. 
  4. Ketentuan DPP PPn BM untuk kendaraan bermotor tersebut berlaku untuk kelompok kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri dan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

Pembebasan PPnBM 

  1. Ketentuan perpajakan memberi fasilitas pembebasan untuk objek tertentu dari pengenaan PPn BM. Namun pembebasan ini hanya diberikan untuk impor atau penyerahan BKP kendaraan bermotor tertentu.
  2. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM adalah: a. kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum; b. kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; c. kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; dan d. kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI
  3. Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, PPnBM yang terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.
  4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan PPnBM yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makalah Manajemen Pemasaran PT Sayap Mas Utama

By Delly_rls
Gambar
MAKALAH PT SAYAP MAS UTAMA (Wings Grup)   Manajemen Pemasaran Nama Kelompok : 1.     Deliana R Lestari S               (121711027) 2.    Atrisya Minti                       (121711005)      STIE TRI BHAKTI Jl. Jenderal Ahmad Yani blok B1 No.5-8, Sentral Niaga Kalimalang, Bekasi Barat KATA PENGANTAR Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan pembahasan sebuah perusahaan yaitu PT. Sayap Mas Utama (Wings Group).           Atas kerjasama teman-teman , maka tersusunlah makalah ini yang di harapkan dapat berguna bagi kami memenuhi tugas Manajemen Pemasaran dan berguna bagi teman-teman mengetahui lebih jelas tentang pembahasan yang kami lakukan. Dalam penulisan makalah ini, kami telah berusaha semampu kami untuk menjadikan makalah ini lebih baik.    Semoga   makalah   ini   bermanf
Read more »

Ringkasan Nilai Waktu Uang - Matakuliah Manajemen Keuangan

By Delly_rls
Nilai waktu uang Nilai waktu uang (time value of money) merupakan konsep sentral dalam Manajemen Keuangan. Kenapa time value of money penting? Setidaktidaknya ada dua alasan kenapa demikian. Pertama, risiko pendapatan di masa mendatang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan saat ini. Kedua, ada biaya kesempatan (opportunity cost) pendapatan masa mendatang. Nilai Masa Mendatang untuk Aliran Kas Tunggal (Future Value) Formula nilai masa mendatang ialah sebagai berikut ini: FV = P0 + P0 (r)      = P0 (1 + r) ……… (1) dimana FV = Nilai masa mendatang (satu tahun) P0 = Nilai saat ini r = tingkat bunga Jika periode investasi tidak hanya satu tahun, tetapi beberapa tahun, maka formula (1) di atas bisa dirubah menjadi sebagai berikut ini: FVn= PV0 (1 + r)n ……… (2) dimana FVn = nilai masa mendatang (tahun ke n) PV0 = nilai saat ini r = tingkat bunga n = jangka waktu Proses menanamkan uang ke bank dengan tingkat bunga tertentu selama periode tertentu dinamakan sebagai proses penggandaa
Read more »

Sosok Wanita di Toilet

By Delly_rls
Gambar
Ini adalah ceritaku. Aku Sheena perempuan berusia seperempat abad yang sudah berpikir untuk memiliki pasangan. Aku pendiam saat tidak ingin bicara walau teman-temanku asik bercerita sana sini. Tapi akan sering bicara atau bernyanyi saat bosan melanda. Teman-temanku memang lebih banyak laki-laki bukan berarti aku mudah mendapatkan pasangan, hanya saja belum ada perasaan yang timbul selama kami berteman. Pekerjaanku adalah seorang administrasi di perusahaan yang memproduksi tas rajut. Aku sudah setahun bekerja dan bertahan demi kelangsungan hidup. Bertahan bukan berarti aku menahan karena tidak menyukai pekerjaanku, tapi bangunan kantor ini yang horor bagi kami karyawan yang berkerja di perusahaan ini. Ntah sudah berapa kali aku sering melihat panampakan dan kejadian janggal, dari hari pertama aku bekerja hingga sekarang. Di hari pertama aku bekerja, tepatnya saat akan pergi makan siang, aku pergi ke toilet disamping kanan ruang kerja karyawan yang berjarak 5 meter dari pintu ruang kerja
Read more »